Tak Fokus Sediakan Perumahan Rakyat, Pengembang Minta Kemenpera Dipisah dari Kementrian Pekerjaan Umum

0
11

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pada 2014 lalu dalam kabinetnya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dilebur dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dampak dari peleburan tersebut menurut beberapa pengembang membuat pemerintah menjadi tidak fokus dalam menyediakan perumahan rakyat.

Asmat Asmin Managing Director SPS Group yang banyak mengembangkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menganggap pentingnya keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat agar pemerintah bisa lebih fokus mengurusi permasalah perumahan rakyat. “Pemerintah mau nunjukin harga baru di 2019, sekarang sudah bulan Maret. Kalau ada departemen baru yang mengurus ini, mereka akan lebih fokus. Jadi kalau kebijakannya di 2019, di Desember 2018 kebijakan itu bisa keluar,” kata Asmat

Masalah lainnya, kata Asmat, adalah masalah perizinan. “Yang katanya 20 hari, faktanya perizinan lahan bisa mencapai 200 hari. Untuk mengurus kajian Amdal saja sudah 115 hari, belum kajian dampak lalu lintas yang mencapai 80 hari. Total sudah 200 hari. Dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat diharapkan dapat membuat waktu perizinan semakin cepat,” kata Asmat dalam Rembuk Nasional bertajuk ‘Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Pada Kabinet 2019-2024’ yang digagas Forum Wartawan Perumahan Rakyat (FORWAPERA) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/3).
.
Asmat pun menyoroti masalah lahan yang semakin terbatas. Karena itu dibutuhkan departemen khusus untuk menangani masalah ini. “Sekarang bangunan Rusunami tidak jalan. Rencananya sudah 10 tahun yang lalu. Yang saya lihat harga sudah bagus di angka Rp240 juta. Cuma dibatas harga per meternya Rp7 juta dan tidak boleh KPR Inden,” ujar Asmat.

Asmat menambahkan, harga konstruksi yang mencapai Rp7,4 juta per m2 membuat pengembang semakin berat. “Bagaimana bisa masuk kalau pengembang disuruh jual Rp7 juta per m2. Tidak ada yang interest mengenai masalah ini. Pengembang lebih memilih mengembangkan landed house,” ujarnya.

Untuk itu, kata Asmat, pemerintah harus melihat dari segi MBR, mana yang perlu dirubah, mana yang perlu diperbaiki, ini banyak sekali masalah yang harus diatasi. “Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada pemerintah atas usahanya untuk fokus terhadap perumahan rakyat hingga saat ini,” ujar Asmat seraya mengatakan MBR plus untuk mencakup para milenial yang berpenghasilan di atas Rp4 juta adalah sebuah trobosan yang lumayan bagus apabila bisa terlaksana.

Berita sebelumyaUsung One Stop Service, Abadi Klender Center Resmi Beroperasi
Berita berikutnyaVivo V15 Dibandrol Rp 4,3 Juta