Dana Kelurahan Jelang Pilpres, Pengamat: Perlu Ada Pengawasan Semua Pihak

0
17
Foto: Sekretariat Kabinet

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 Presiden Joko Widodo mengatakan akan menggelontorkan dana kelurahan.

“Tahun depan akan ada Dana Kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, ‘Pak, ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana, Pak?’. Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan,” kata Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, di Bandung.

Menangapi wacana dana desa tersebut, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan kebijakan itu tetap harus berjalan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Meski demikian Titi mengingatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu harus tetap sesuai dengan perencanaan awal dan memiliki dasar hukum.

Titi mengatakan perlu ada ada pengawasan dari semua pihak terhadap implementasi kebijakan dana kelurahan tersebut. Adanya pengawas dinilai bisa meminimalisir terjadi politisasi dana kelurahan.

“Makanya kemudian yang penting dilakukan oleh semua pihak mengawasi implementasinya agar tidak disalahgunakan. Kalau ada yang menemukan ada politisasi itu yang harus dilaporkan dan ditindak,” ucap Titi.

Sementara itu, Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo menunda pengucuran dana kelurahan, yang direncanakan cair tahun depan, agar dicairkan selepas pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dana kelurahan ini berbeda dengan dana desa yang sudah ada sejak 2015 lalu.

“Jokowi kalau demokratis maka dana itu baiknya dicairkan setelah pilpres selesai bulan April 2019. Jangan menjelang pilpres,” kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand mengatakan bila dana tersebut cair sebelum Pilpres 2019, Jokowi berpotensi dilaporkan menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih simpati masyarakat. Jokowi bersama Ma’ruf Amin adalah calon presiden dan wakil presiden nomor 1.

“Jokowi secara vulgar memperalat kekuasaannya untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya dalam politik ini. Saya pikir ini hal yang tidak patut,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan membuat aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.

Berita sebelumyaPastikan Namamu Terdaftar Sebagai Pemilih Di Dua Situs Resmi KPU
Berita berikutnyaBNPB Himbau Masyarakat Tak Sebarkan Foto dan Video Hoax Bencana