Politik Menghalalkan Segala Cara

0
14
Foto: Facebook Himawan Sutanto

Adanya kasus perusakan spanduk sambutan Presiden ke 6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono merasa sedih dan diinjak-injak harga dirinya dan partainya. Ketika melihat beberapa spanduk dan baliho Partai Demokrat terlihat dirusak bahkan beberapa dibuang di parit. Terkait kasus ini, SBY mengaku merasa sedih dan kecewa. SBY bahkan menegaskan bahwa dirinya bukanlah kompetitor Joko Widodo dalam Pemilu 2019 mendatang. Oleh karena itu, perusakan spanduk partainya ini sangat mengecewakan baginya. Diketahui, pada saat yang sama, Jokowi juga memiliki agenda di Riau. Padahal acara SBY sudah dipersiapkan lama dan matang untuk menghadiri acara pemberian gelar adat Melayu Riau oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, sekaligus acara internal Partai Demokrat.

Dari kasus perusakan atribut di Riau politisi dan juga wakil sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengungkap aktor di balik perusakan atribut partai Demokrat di Pekanbaru, Riau telah didapatkan informasi dari seorang yang tertangkap malam itu dan diserahkan ke pihak aparat. Pernyataan Andi merujuk keterangan pelaku perusakan yang ditangkap DPC Demokrat. Dari keterangan pelaku perusakan yang ditangkap DPC Demokrat malam tadi menyebut dia disuruh pengurus PDIP kata Andi di akun twitternya, Sabtu, 15 Desember 2018. Menurut Andi, pengakuan itu baru informasi awal dan terlalu gegabah jika langsung dipercaya. Ia menyebut hubungan Demokrat dan PDIP selama ini terjalin baik. Andi juga mengungkapkan, berdasarkan pengakuan pelaku yang ditangkap polisi, jumlah perusak atribut Demokrat di Pekanbaru ada 35 orang yang terbagi lima kelompok.

Melihat kenyataan diatas, bahwa perusakan atribut adalah salah satu pelanggaran pemilu yang berat. Sebab sebagai negara hukum (rechstaat) tentunya kepastian dan supremasi hukum adalah sebagai ciri utamanya, dan regulasi yuridis normatif pemilu 2019 adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU ini secara tegas dijelaskan beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan atau the rule of game. Yang dimaksud peserta pemilu adalah parpol untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol untuk pemilu presiden/wakil presiden.

Sekeras-kerasnya dunia politik menjelang tahun politik, masih ada cara-cara baik yang menjunjung tinggi etika dan nilai kemanusiaan. Mentalitas menang dengan menghalalkan segala cara, adalah tidak baik bagi berdemokrasi. Pesta demokrasi tinggal menghitung hari, tepatnya tanggal 17 April 2019 dan pesta demokrasi akan digelar sebagai penentu pemenang dan siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif dan DPD. Sekalipun pemilihan dilakukan serentak, semua mata memandang dalam setiap proses politik yang terjadi. Persoalan politik adalah persoalan meraih dan mempertahankan keluasaan tanpa adanya intervensi apapun termasuk nilai etis agama. Banyaknya soal politik yang selalu dikaitkan dengan agama semata-mata hanya untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Pada taraf ini, machiavelli melihat hubungan agama dan politik melalui pragmatisme dan kepentingan politik praktis kekuasaan. Agama akan memiliki makna bergantung pada sejauh mana agama tersebut berguna untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Keberadaan dan diperlukannya sebuah agama bukan karena kandungan luhur yang ada di dalamnya, tetapi sebagai alat membentuk sikap patuh masyarakat terhadap pemimpin atau kekuasaan. Pemikiran Machiavelli ini terkesan sangat merendahkan posisi agama, namun dalam praktek politik Indonesia, berbagai fakta berserakan yang pendukung kebenaran pemikiran ini sangat mudah untuk ditemukan.

Politik Makiavelis
Secara garis besar, menurut Machiavelli, seorang penguasa yang ingin tetap berkuasa dan memperkuat kekuasaannya haruslah menggunakan tipu muslihat, licik dan dusta, digabung dengan penggunaan kekejaman dan kekuatan. Karena itu nama Machiavelli diasosiasikan dengan politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dan para pelakunya disebut Makiavelis, sedangkan bukunya sendiri (Il Principe) sering dijuluki orang sebagai “buku petunjuk untuk para diktator”.

Meski menurut Machiavelli gagasannya memang justru bersumber dari praktek banyak penguasa yang ia amati sebelumnya, tetapi baru pada abad ke-18 pandangan Machiavelli mendapatkan dukungan terbuka dari para pemikir politik seiring berkembangnya gerakan pencerahan (Aufklarung). Memasuki abad ke-19, gagasan Machiavelli semakin mendapatkan tempatnya di kalangan para pengikutnya yang memujanya sebagai nabi yang telah lama “meramalkan” kedatangan dan perkembangan negara-negara kebangsaan. Sehingga di abad ke-20 teori-teori politik Machiavelli telah dipraktekkan oleh hampir semua bangsa.

Dalam kata pengantar edisi bahasa Indonesia buku ini, M. Sastrapratedja dan Frans M. Parera (1991) menyebutkan “konon Napoleon, sang diktator Prancis itu, senantiasa menyelipkan buku Sang Penguasa di bawah bantal kepalanya, sama halnya dengan tingkah laku Hitler, Mussolini dan Stalin. Hanya Benito Mussolini salah seorang dari sedikit penguasa negara-negara modern yang secara terang-terangan di depan publik menyatakan kekagumannya atas ajaran Machiavelli. Para pemimpin lainnya tidak atau enggan berterus-terang.”

Kembali dengan persoalan kasus perusakan atribut Partai Demokrat di Riau Pekanbaru telah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan adalah mencederai demokrasi yang selama ini telah hadir sebagai konsekwensi sebagai negara yang demokratis. Sedangkan cara-cara yang dilakukan oleh siapapun atau suruhan siapapun telah menunjukkan bahwa demokrasi akan mengalami kemunduran yang sangat amat menyedihkan. Sebab dengan cara menghancurkan atribut partai peserta pemilu telah menunjukan cara-cara yang tidak demokratis dan menghalalkan cara untuk memenangkan dalam konstetasi pesta demokrasi tahun 2019.

Kita haruslah selalu melihat kedepan, walaupun keras dalam politik tetap harus melakukan tindakan politik yang beradap, bahwa kehidupan politik yang baik juga bebas dari represi kekuasaan terhadap rakyatnya. Sementara, rakyat dengan dalih kebebasan juga tidak boleh melakukan tindakan melawan hukum serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik dan menurut SBY esensi dari politik yang beradab adalah adanya kekuasaan yang amanah dan tidak korup dalam arti tidak disalahgunakannya kekuasaan itu. Terjaminnya hak-hak politik rakyat termasuk kebebasan berbicara, demokrasi yang tertib, tidak anarkis dan taat pada pranata hukum, dan pers yang merdeka namun juga bertanggung jawab.

Oleh Himawan Sutanto
Kader Partai Demokrat

Berita sebelumyaThe Jack Tumpah Ruah di Jalanan Ibukota
Berita berikutnyaPDIP Yakin Kuasai Sumut Karena Mantu Jokowi Orang Batak