Jokowi Diganjar Gelar Datuk Seri Setia Amanah

0
17
Foto: Tempo.co

Presiden Joko Widodo diberikan gelar Datuk Seri Setia Amanah kepada Jokowi dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (15/12)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar mengatakan Jokowi telah berhasil menangani kebakaran hutan dan lahan

Jokowi juga dianggap berjasa karena memberikan peluang bagi masyarakat adat Melayu Riau untuk mengurus kepemilikan bersama atas tanah adatnya dengan meneken Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria.

LAM Riau juga mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait tata kelola kepala sawit tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kepala sawit dan peningkatan produktivitas kelapa sawit.

Daam penyerahan pengelolaan Blok Rokan sepenuhnya kepada Pertamina, pemerintah Riau memperoleh 10 persen participating interest. Masyarakat adat Melayu juga berpotensi mendapat royalti dari proyek tersebut.

Presiden Jokowi juga dianggap berjasa lantaran membangun sejumlah proyek infrastruktur. Selain jalan tol, pemerintah membangun pembangkit listrik.

Namun dibalik penganugrahan yang mengerahkan sejunmlah massa disoroti Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean.

Menurutnya capres petahana Joko Widodo telah bermain curang karena hendak mengerahkan para kepala daerah selama melakukan kampanye. Hal ini disampaikan Ferdinand menanggapi adanya surat edaran Bupati Pelalawan, Provinsi Riau HM Harris agar warga umenyaksikan acara pemberian gelar adat untuk Jokowi.

Dalam surat itu, pemerintah Kabupaten setempat akan menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang tertarik dalam bentuk biaya transportasi pulang-pergi sampai biaya konsumsi yang sudah ditanggung sejumlah pihak.

“Ini bukti Jokowi sudah tidak punya harapan untuk menang kecuali main curang dengan mengerahkan pejabat-pejabat daerah,” kata Ferdinand.

Karena itu, Ferdinand meminta kepada Bawaslu dan KPU untuk segera memeriksa Bupati serta kepala desa lainnya yang terlibat dengan pengerahan massa tersebut. Sebab, menurutnya, pengerahan massa itu juga terjadi di daerah lain.

“Yang pasti kami menuntut Bawaslu agar memeriksa camat dan para kepala desa yang terlibat tersebut karena itu bentuk pelanggaran dan masuk pidana pemilu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tak memperdulikan jarak tempuh mencapai lebih dari 60 km dari Pelalawan ke Pekanbaru. Bupati Pelalawan, Provinsi Riau HM Harris mengerahkan seluruh masyarakatnya agar dapat menyaksikan secara langsung pemberian gelar adat kepada Presiden Jokowi

Berita sebelumyaJelang Jokowi Diberi Gelar Di Riau, Baliho SBY Dirusak
Berita berikutnyaKiat Bisnis Kuliner Kekinian Umur Panjang