Pemerintah Gelontorkan Rp 35 Triliun Dana Abadi untuk Beasiswa 100 Santi

0
7
foto: setkab.go.id

Fokus pemerintah meningkatkan kualitas SDM mulai direalisasikan, salah satunya Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan Program Beasiswa Santri 2018.

Peluncuran program beasiswa santri ini dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan penekanan tombol virtual, di Jakarta, Senin (12/11).

Program beasiswa ini ditujukan bagi santri untuk menempuh pendidikan jenjang magister dan doktoral di dalam dan luar negeri dengan sasaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang aktif di pondok pesatren selama minimal tiga tahun.

Program LPDP merupakan kerjasama dari empat kementerian yaitu, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kemenristekdikti serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya mengatakan peluncuran program beasiswa santri LPDP merupakan sejarah baru sekaligus mendapatkan peluang menghidupkan pondok pesantren di Indonesia.

Peluncuran program ini, menurut Menag, dilakukan dalam rangka dua hal, yaitu; pengembangan istitusi dan keilmuan yang selama ini di pondok pesantren menunjukkan kualitas dan senantisa mengalami peningkatan.

“Tahun ini ada sekitar 100 santri yang akan mendapatkan beasiswa LPDP dengan jenjang S2 dan S3. Dan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga karena untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini Kemenag dan Kemenkeu membutuhkan proses yang cukup panjang,” kata Menag.

Menag berharap mendapatkan yang terbaik pada penerima 100 beasiswa santri LPDP yang pertama. Kemenag juga akan membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak termasuk mereka yang ingin mendapatkan program beasiswa santri LPDP 2018.

Ada tiga kriteria santri untuk mendapatkan program beasisswa LPDP dengan IPK Minimal (pada pendidikan sebelumnya) untuk jenjang Magister 2,75 (ada Letter Of Acception/surat pernyataan telah diterima di perguruan tinggi) dan tanpa LoA 3.00 serta kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata. Sementara untuk program Doktoral ada LoA 3.00 dan tanpa LoA dengan IPK 3.25 dengan usia minimal saat pendaftaran Magister 42 tahun dan Doktor maksimal 47 tahun.

Ketiga kriteria itu yakni: 1.Aktif sebagai peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan di Pondok Pesantren minimal 3 (tiga) tahun terahir. 2.Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang saat mendaftar aktif dalam pengembangan Pondok Pesantren minimal 3 (tiga) tahun terakhir. 3.Pondok peantren terdaftar dalam list Kemenag.

Program beasiswa LPDP ini meliputi tiga bidang studi yaitu pertama, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pesantren yaitu; manajemen, kesehatan lingkungan, ekonomi syariah, pertanian, ilmu sosial dan politik, seni dan budaya, astronomi dan hukum. Kedua, keilmuan Pesantren yaitu: ilmu falak, syariah, perbandingan mahzab, ilmu maqulaat, arudh, tahqiq, ulumul quran dan ulumul hadits dan bidang ketiga yaitu Ilmu prioritas LPDP.

“Saya berbahagia karena bisa meluncurkan program ini. Ada Rp35 triliun dana abadi untuk pendidikan tahun ini dan tahun depan pemerintah menaikan menjadi Rp55 triliun. Setiap negara harus mampu memingkatkan SDM dan antar negara pun kita membicarakan soal kualitas SDM, ” kata Sri Mulyani.

Komponen beasiswa LPDP yang diperoleh diantaranya: biaya hidup, transportasi keberangkatan dan kepulangan domisili asal ke perguruan tinggi tujuan, biaya pendidikan dan biaya pendukung visa termasuk paspor, tunjangan keluarga untuk Doktoral, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

“Pendaftaran beasiswa dilakukan secara online melalui www.lpdp.kemenkeu.go.id . Periode pendaftaran program beasiswa santri LPDP 2018 dibuka mulai 15 November sampai 31 Desember 2018 dengan mengikuti tiga tahapan seleksi yaitu, seleksi administrasi, seleksi berbasis komputer dan seleksi substansi, ” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Tampak hadir dalam peluncuran Program Beasiswa Santri LPDP, Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin, Direktur PD Pontren Ahmad Zayadi, Direktur PTKI Arskal Salim, pejabat Kemenag dan Kemenkeu lainnya.

Berita sebelumyaPenipu MInta Korban Membayar Rp 20 Juta Jadi Karyawan PT KAI
Berita berikutnyaTak Peduli Kekejaman Pada Muslim Rohingya, Penghargaan HAM Aung San Suu Kyi Dicabut