Baiq Nuril Dijerat UU ITE, Fahri: Nggak Benar Dong

0
18
Foto: Tribunnews.com

Kasus perekaman tindak asusila mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Haji Imam Mudawin oleh guru honorer Baiq Nuril Maknun menjadi sorotan publik. Apalagi, putusan Kasasi Nomor 574 K/PID.SUS/2018 bertanggal 26 September 2018 divonis atas pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat 1. Pelanggaran UU ITE yang dituduhkan kepada Baiq Nuril Maknun.

Baiq Nuril Maknun, dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA) karena merekam perilaku mesum Kepala SMAN 7 Mataram. Banyak dukungan mengalir untuk Nuril, mulai dari politisi hingga lembaga keagamaan menyayangkan keputusan MA tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai itu putusan yang salah karena menjerat korban dengan Undang-Undang ITE.

“Nggak benar dong (dijerat UU ITE) karena dia korban,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).

Fahri mengaku tak bisa memahami nalar MA saat memutuskan kasus Baiq. Menurut Fahri, MA seharusnya melihat kasus pelecehan yang diduga dialami guru honorer itu.

“MA nggak boleh buta. Kalau pelecehan itu benar terjadi, maka tidak ada hak orang yang melecehkan itu untuk membela diri dengan cara seperti itu. Dia melecehkan kok. Bahkan prosesnya itu tidak boleh dilakukan,” sebut Fahri.

Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menilai vonis Nuril mencederai rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, dia mendesak agar Nuril dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

“Dia merekam semua itu kan supaya terhindar dari fitnah. Dia punya anak yang masih menyusu, punya suami. Atasannya yang selalu menggoda, kok malah Bu Nuril yang dihukum. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/11).

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana Manalu menuturkan bahwa langkah selanjutnya bagi Baiq Nuril Maknun adalah fokus pada kasus tindakan pelecehan seksual oleh mantan atasannya.

Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual oleh mantan atasannya yaitu mantan Kepala Sekolah SMA 7 Mataram, pada 2014 silam. Nuril dan tim kuasa hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (19/11).

“Jadi sekarang publik perlu menaruh perhatian serius pada kasus pelecehan seksualnya dan kuasa hukumnya juga harus bekerja keras,” ujarnya

Azriana menjelaskan pentingnya pelaporan tersebut. Ia menuturkan bahwa jika terbukti adanya pelecehan seksual yang diterima Baiq Nuril, hal tersebut dapat dijadikan bahan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Berita sebelumya5,9 Kg Sampah Plastik Ditemukan dalam Perut Paus yang Mati
Berita berikutnyaMastery Crown Group Terjual 15 Unit di Jakarta dan Surabaya