Karut-marut Registrasi SIM Prabayar, Kemenkominfo Dinilai Kurang Tegas

0
178
Ilustrasi: kartu SIM (AFP)

Masa registrasi SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sudah berakhir. Tanggal 30 April dijadikan batas akhir pengguna kartu seluler prabayar untuk meregistrasi SIM menggunakan NIK dan KK. Jika tidak, maka sanksi pemblokiran dijatuhkan.

Namun demikian, terkait dengan registrasi kartu SIM ternyata meninggalkan kebingungan di masyarakat. Bukan tanpa sebab, antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terlihat tidak sejalan dengan penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi menyebut bahwa hal ini mungkin terjadi lantaran ada faktor inkonsistensi serta kurangnya komunikasi antar-stakeholder dalam menyusun peraturan tersebut.

“Kemenkominfo melakukan sebuah ketidakkonsistenan. Walaupun registrasi SIMitu penting, kesepakatan tetap harus dipatuhi. Ketidakkonsistenan Kemenkominfo kan terlihat dari berubahnya peraturan yang mengatur tentang resgistrasi SIM ini,” katanya kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon.

Menurut dia, adanya kesalahan terkait dengan ditemukannya banyak kegagalan saat registasi SIM, bukan sepenuhnya salah pengguna kartu SIM atau pelanggan layanan seluler itu.

Apabila pemangku kepentingan meminta registrasi menggunakan data kependudukan dengan menggunakan NIK dan KK, maka seharusnya yang berkaitan dengan kependudukan juga harus klir dulu. Misalnya, menggunakan NIK yang ada pada kartu tanda penduduk (KTP).

“Persoalannya kan kita sedang masa transisi dari KTP biasa ke KTP elektronik. Apakah seluruh masyarakat sudah memilki e-KTP? Kan belum. Masih banyak yang bermasalah terkait dengan data kependudukan,” tuturnya.

Artinya, lanjut dia, seharusnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga harus memperbaiki. Dukcapil juga harus bisa menjelaskan mengapa pengguna kartu SIM gagal registrasi gara-gara data yang dimilikinya tidak sinkron.

“Ada orang yang sudah melakukan registrasi berkali-kali masih dianggap data yang dimasukannya salah atau tidak sesuai. Padahal memang hanya itu yang mereka miliki. Dari sini artinya pengguna masih harus diberikan kesempatan, toh gagalnya registrasi yang menyebabkan nomornya harus diblokir kan bukan sepenuhnya salah dia,” ujarnya.

Ridwan menyebut bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi selama registrasi SIM Prabayar adalah karena regulatornya lemah. Regulasinya masih bolong, belum sempurna.

“Pemerintah tidak mempersiapkan ini dengan matang, yang penting bikin aturan. Perkara nanti di kemudian hari ternyata ditemukan masalah, solusinya tidak dipersiapkan, penanganannya bagaimana itu tidak dipikirkan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, perkara registrasi kartu SIM sejak awal dicanangkan memang menuai kontroversi. Berbagai pihak menanggapi beragam, ada yang pro dan kontra. Hingga pada akhirnya peraturan ini benar-benar terlaksana dan dinyatakan berakhir pada 30 April lalu.

Ternyata ditemukan ketidaksesuaian pernyataan antara operator yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) dengan Kemenkominfo dalam hal ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Ramai beredar, Ketua Umum ATSI Merza Fachys menyebut bahwa 30 April bukanlah batas akhir dari registrasi SIM dan dilakukan pemblokiran. Dia sempat menyebut bahwa esensi pemblokiran sebenarnya adalah ketika kartu SIM tersebut mati lantaran siklus hidupnya, yang mana ada masa aktif, masa tenggang, dan benar-benar mati karena tidak digunakan.

Kesepakatan tersebut juga sempat tertuang dalam sebuah surat pengumuman yang ditandatangani oleh ATSI dan BRTI. Namun, tak berapa lama, statement dari ATSI diklarifikasi oleh BRTI melalui Ahmad Ramli sebagai ketuanya.

Dia menyatakan bahwa tanggal 30 April tetap menjadi akhir dari batas registrasi SIM Prabayar menggunakan NIK dan KK. Artinya, menurut Ramli, selepas tanggal 30 April sudah tidak bisa melakukan registrasi SIM dan akan segera terblokir.

Namun, kenyataan di lapangan pun demikian. Setelah tanggal 30 April, gerai layanan operator seluler masih ramai diserbu pengunjung yang ingin melakukan registrasi. Artinya lewat tanggal tersebut pun banyak pengguna yang belum terblokir kartu SIM-nya. Meski ada pula yang secara otomatis terblokir tepat pada waktunya.

Sumber: Jawapos.com

Berita sebelumyaTwitter Minta Pengguna Ganti Password, Pertanda Bahaya?
Berita berikutnyaSebentar Lagi, Foto Porno Tidak Bisa Diakses di Google Image