Di Hari Perhubungan Darat, Menhub Hentikan Proyek LRT dan Kereta Cepat

0
26
Proyek LRT Jabodetabek Terancam Mangkrak

Kemacetan yang mengular setiap harinya terlebih saat akhir pekan dan libur panjang di jalan area Jakarta-Cikampek serta molornya waktu pengerjaan proyek jadi penyebab utama Kementerian Perhubungan menghentikan sementara proyek pembangunan kereta ringan (LRT) Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Penghentian kedua proyek infrastruktur bernilai puluhan triliun ini dihentikan bertepatan dengan hari perhubungan darat 22 November 2018.

Penundaan dilakukan mulai dari kilometer 11 hingga 17. Seharunya
proyek LRT Jabodebek Tahap I selesai Mei 2019, yaitu jurusan Cawang-Dukung Atas, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Cibubur. Jurusan Cawang-Bekasi Timur merupakan bagian dari pembangunan proyek LRT yang melintasi rual tol Japek.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan menggelar rapat untuk membahas proyek di tol Jakarta – Cikampek (Japek). Hal ini merespon Adhi Karya dan WIKA yang keberatan proyek LRT dan Kereta Cepat dihentikan.

Sebelumnya terdapat tigaproyek yang dikerjakan bersamaan yaitu proyek tol layang Jakarta – Cikampek (Japek elevated), Light Rail Train (LRT) Cawang – Bekasi, serta Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pengerjaan yang berjalan bersamaan di antara titik kilometer (Km) 11 hingga Km 17 ini menghambat laju kendaraan di tol Japek. “Km 11 hingga Km 17 itu yang harus kita rapatkan,” ujar Budi di sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI, Kamis (22/11).

Rapat tersebut akan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan KCIC. Budi bilang rapat akan membahas pengerjaan di titik padat tersebut. Diharapkan pengerjaan tiga proyek tersebut tidak bertumpuk di satu tempat dan membuat penyempitan.

Perlu dilakukan pembagian untuk melihat proyek mana yang akan dikerjakan dititik tertentu. “Pembangunan perlu disesuaikan dengan target selesai,” terang Budi.

Nilai proyek LRT Jabodebek mencapai Rp.29,9 triliun. Di antaranya Rp.4,2 triliun dibiayai oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Rp.25,7 triliun dibiayai PT KAI (Persero). Untuk mengongkosi proyek tersebut, KAI dibantu oleh bank BUMN lewat kredit sindikasi sebesar Rp.19,25 triliun.

Sementara, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mengandalkan dari pinjaman bank. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung berada di bawah PT KCIC, perusahaan itu merupakan konsorsium yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd. Untuk proyek ini, China Development Bank (CDB) mengucurkan dana 75 persen dari total nilai proyek yang diperkirakan mencapai US$6,07 miliar.

Sementara, PSBI merupakan perusahaan patungan yang berisikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 38 persen, PT Kereta API Indonesia (KAI) dengan porsi kepemilikan 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII dengan porsi kepemilikan 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 12 persen.

Terkait hal itu, operatora proyek, yakni KCIC mengaku masih akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait pada pekan ini juga. Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra enggan berkomentar lebih banyak mengenai instruksi penundaan. “Kami belum tahu hasil koordinasinya seperti apa,” tandasnya.

Direktur Keuangan Adhi Karya Entus Asnawi bilang sebetulnya pengerjaan proyek LRT ada di luar ruas tol. Sehingga, dampak kemacetannya kecil. Untuk itu, perwakilan perusahaan akan menemui Kemenhub untuk membahas kembali instruksi penundaan.

Berita sebelumyaPrabowo: Kebocoran Anggaran Penyebab Lulusan Sarjana Jadi Driver Ojol
Berita berikutnyaDihadapan 3 Ribu Relawan Prabowo Minta Dukungan Logistik