Politisi Ini Soroti Kebijakan Asing Bisa Miliki Saham 100 Persen

0
23

Kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo merelaksasi 54 sektor usaha dari daftar negatif investasi (DNI) menuai banyak kritikan. Maklum pemerintah tak lagi membatasi kepemilikan asing menguasai saham di sektor tertentu. Artinya asing bisa menguasai saham hingga 100%.

Pratitis Mukti Tami calon legislatif (Caleg) DPR Pusat Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Gerindra yang sangat peduli akan investasi dalam negeri mengkritisi kebiajakan pemerintah yang cenderung pro asing.

Dalam laman fan page facebooknya, politisi partai Geridra ini mengkhawatirkan jika investasi asing dibuka hingga 100% maka investasi penanaman dalam negeri bakal tergerus.

“Bukankah Daftar Negartif Investasi (DNI) merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing?. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa melindungi usaha di dari cengkraman asing sepenuhnya. Jadi 54 sektor yang selama negara ini berdiri sangat diproteksi negara untuk kepentingan PMDM, di era pemerintahan Jokowi ini dibuka sebebas-bebasnya,” tulis titis.

Caleg yang dikenal sangat dekat dengan rakyat ini juga mendukung sikap negarawan yang juga calon presiden pilihan rakyat nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dimana Prabowo menyebut, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, terutama pada Pasal 33 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa bahwa prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian pula pada Ayat kedua yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Prabowo menilai paket kebijakan ekonomi tersebut justru akan menyulitkan rakyat karena harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang memiliki modal besar. Oleh karena itu, ia mengatakan, jika Ia dan Sandiaga Uno diberikan terpilih, akan berusaha untuk mengembalikan aset Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

“Kami akan berjuang sekuat mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjalankan pasal 33 UUD 1945 dengan sebaik-baiknya,” lanjut Prabowo.

[eafl id=”31148″ name=”https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266973414004446&id=218688662166255″ text=”https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266973414004446&id=218688662166255″]

Berita sebelumyaMenentang Diskriminasi, Pemilu 2019, Orang Gila Ikut Nyoblos
Berita berikutnyaKantongi Izin, Reuni Akbar 212 Siap Digelar