BPK: Ada Kerugian 185 Triliun, Hambat RI Caplok 51% Saham Freeport

0
11
Foto Walhi

Keinginan Pemerintah Indonesia kembali merebut sebagian saham PT Freeport Indonesia terus jadi sorotan publik. Pasalnya, setelah ramai dikabarkan RI bisa kembali rebut 51% saham perusahaan tambang emas itu, rupanya belum ada sepeserpun pembayaran hingga saat ini. Tak ayal, PT Freeport pun mengatakan jika belum ada serah terima saham sebelum dilakukannya pembayaran.

Dalam kesepakatan Sales Purchase Agreement (SPA) yang dilakukan PT Freeport, Kementrian ESDM dan BUMN September lalu, pemerintah yang menunjuk Inalum sebagai holding peruashaan tambang diberi mandate melakukan pembayaran senilai US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 73 triliun yang akan diperoleh melalui pendanaan dari sindikasi perbankan asing (China).

Lantas beberapa alasan mengapa hingga saat ini RI belum juga kuasai 51% saham PT Freeport seperti yang ramai diberitakan tak lain karena banyak hal yang masih dalam proses, salah satunya persoalan lingkungan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi VII DPR RI, Kamis (17/10) diketahui, pokok permasalahannya ialah hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya kerugian sebesar Rp 185 triliun yang disebabkan oleh aktivitas penambangan PT FI.

“Ekosistem yang rusak kalau direhabilitasi, itu Rp 185 triliun. Lazimnya kalau akuisisi ada due diligence, apakah faktor lingkungan sudah dipertimbangkan, dan jadi beban siapa?” tanya Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin tak menampik, isu lingkungan ini bisa menjadi penghambat pendanaan untuk menyelesaikan proses divestasi PT FI. Namun, jika isu lingkungan ini tak selesai, maka perbankan tersebut tak akan mau mencairkan pinjamannya.

“Pembayaran setelah isu lingkungan ini selesai. Nggak mungkin uang keluar kalau isu ini tidak selesai, jadi kan sulit kita mendapatkan pendanaan dari institusi internasional. Tidak ada pencairan dana, payment tidak jadi,” ujar Budi.

Budi meyakinkan, persoalan lingkungan ini sudah diperhitungkan dalam perjanjian, sehingga apabila nanti Inalum sudah memegang mayoritas saham, holding pertambangan BUMN ini tak terkena imbasnya kecuali atas kepemilikan saham saat ini sebesar 9,36%.

“Dampak lingkungan sudah diperhitungkan dari due diligence kami. Yang bertanggung jawab PTFI, bukan Inalum sebagai pembeli,” imbuh Budi.
Soal pelunasan pembayaran, Budi menargetkan bisa terjadi pada bulan Desember 2018. Target ini mundur, dimana pada saat penandatangan SPA pada 27 September 2018, Budi yakin bisa melunasi pembayaran pada bulan November.

“Tinggal administrasi dan izin-izin untuk bisa penuhi syarat dan pembayran sebelum closing. Diharapkan selesai bulan Desember,” ungkapnya.

\

Berita sebelumyaAdu Gagasan Cawapres: Ma’aruf Ajak Ulama Ambil Peran Membangun Negara, Sandi Dorong Santripreneur
Berita berikutnyaPengamat: Pemilu 2019 Bukan Soal Menang Kalah, Tapi Membangun Peradaban