Ribut RI Kuasai 51% Sahan Freeport. PTFI: Belum Ada Pembayaran Divestasi

0
15
Foto: lintaspapua.com

Ramainya berita Indonesia menguasai 51% saham PT Freeport Indoneia (PTFI) sejak Inalum dan Freeport McMoran dan Rio Tinto menandatangani Sale and Purchase Agreement (SPA) Septemberlalu, hingga kini Inalum belum juga membayar transaksi tersebut untuk memperoleh secara resmi 51% saham PTFI.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan Inalum memang ditugasi untuk menyelesaikan divestasi 51% saham PTFI. Menurutnya, Inalum akan membayar transaksi dengan Freeport McMoran dan Rio Tinto di akhir tahun 2018. “Rencana jadwal itu tahun ini bisa selesai bulan Desember dengan FCX dan Rio Tinto,” elas Budi di Gedung DPR/MPR, Rabu (17/10).

Budi menjelaskan finalisasi pendanaan diproyeksi selesai pada bulan November. Sehingga transaksi baru siap pada bulan Desember 2018. “Ada persiapan asministrasi, yang perlu dilakukan PTFI termasuk perubahan AD/ART, pengumuman transkasi, izin-izin terhadap beberapa regulator di beberapa negara dunia. Diharapkan 2018 akhir transaksi bisa selesai,” imbuh Budi.

Selain itu, Budi juga menyebut agar dana pinajaman untuk divestasi PTFi bisa mengalir ke kantong Inalum, Freeport juga diwajibkan untuk menyelesaikan isu lingkungan. “Salah satunya bayar itu setelah isu lingkungab selesai, kami kerjasama dengan KLHK agar isu lingkungan ini bisa diselesaikan dengan baik. Ada kepastian juga harus seperti apa, kalau tidak selesai transaksi tidak terjadi,” tegas Budi.

Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengungkapkan, masalah divestasi merupakan satu dari empat poin negosiasi yang tengah dilakukan dengan pemerintah. Adapun, tiga poin lainnya yakni masalah kelanjutan operasional, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter), dan stabilisasi investasi dalam bentuk kebijakan fiskal.

Sampai saat ini, lanjut Riza, negosiasi dengan pemerintah masih berlangsung dengan baik. “Masih berlangsung (negosiasinya),” jelasnya.

Negosiasi yang dilakukan pemerintah dan Freeport ditujukan untuk menentukan masa depan operasional perusahaan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Sebab, di dalam peraturan tersebut, Freeport yang memiliki status Kontrak Karya (KK) harus berganti ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa ekspor konsentrat. Tak hanya masalah ekspor, Freeport pun diwajibkan untuk divestasi sebesar 51 persen jika nantinya sudah berubah menjadi IUPK sesuai peraturan tersebut.

Namun, Freeport bersikukuh bahwa pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

Berita sebelumyaJokowi: Jangan Hanya Menjelang Pileg dan Pilpres Baru Dekat-Dekat Dengan Rakyat
Berita berikutnya2,5 Juta Pelamat Lolos Seleksi, BKN Siapkan 873 Titik Lokasi Tes