Kepemilikan 51% Saham Freeport Terancam Gagal

0
16
Foto Sekretariat kabinet

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkejut mendengar pernyataan bahwa pemerintah belum membayar sepeserpun divestasi 51% saham Freeport. Maklmum Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa Pemerintah telah menguasai 51% saham PT Freeport dalam Rapat Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu.

“Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dewan rapat dengan antara Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia terungkap pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah isu lingkungan dapat diselesaikan. Jika isu lingkungan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka transaksinya tidak akan terjadi. Dengan demikian masih dimungkinkan terjadinya batal divestasi kepemilikan saham 51% atas PT Freeport tersebut.

DIRUT Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa nilai pengambilalihan saham PT Freeport kepada PT Inalum adalah 3,85 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun rupiah.

“Kalau 100% nya dari nilai value PT Freeport yaitu sekitar 7,55 miliar US Dollar, maka sesuai temuan BPK akan ada kewajiban sebesar 13,59 miliar US Dollar atas nilai ekosistem yang dikorbankan akibat penambangan Freeport. Apakah dalam perjanjian-perjanjian yang ada, faktor lingkungan itu juga telah menjadi satu pertimbangan. Kalau itu dipertimbangkan, maka akan menjadi beban siapa,” tanya Gus Irawan.

Dikatakannya, kalau pemerintah telah masuk menjadi 51% pemegang saham di PT Freeport, kemudian harus ada rehabilitasi, sementara PT Freeportnya sendiri tidak punya uang, pasti untuk menanggung biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut akan meminta dananya kepada pemegang saham.

“Sementara value PT Freeport hanya 7,55%, tetapi PT Freeport punya kewajiban 13,59 miliar US Dollar. Artinya yang kita beli ini adalah nilai minus,” tandasnya.

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab terhadap isu lingkungan adalah PT Freeport Indonesia. Namun sebagai pemegang saham resmi, nantinya PT Inalum akan mendukung PT Freeport Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah isu lingkungan itu.

Dijelaskannya, PT Inalum berusaha untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti izin dan kondisi-kondisi yang perlu diselesaikan hingga Desember 2018. PT Inalum juga akan memfinalisasi pendanaannya dan diharapkan pada bulan November sudah dapat diselesaikan sehingga transasksi siap untuk dilakukan pada bulan Desember.

Berita sebelumyaLihat Rumah Laudya Cynthia Bella, Anak Jokowi Ditemani Banyak Pengawal
Berita berikutnyaBPJS Tekor, Pasien BPJS Tak Bisa Pilih Rumah Sakit Rujukan