Sekali Lagi Golkar Tolak Pansus TKA, Ini Alasannya

0
134
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok. (Realita)

Sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat secara tegas menolak wacana pembentukan panitia khusus (pansus) Tenaga Kerja Asing.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Ichsan Firdaus menolak usulan pembentukan Pansus Angket TKA sebagaimana digulirkan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR.

Pansus, kata Ichsan Firdaus, bahwa sesuai hasil rapat Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, pihaknya melihat yang perlu diperkuat adalah pengawasan TKA sejak datang hingga bekerja di Indonesia.

“Yang perlu adalah memperkuat pengawasan dari pusat hingga daerah,” kata Ichsan dihubungi wartawan, Jumat (4/5/2018).

Politisi Golkar itu mengakui ada permasalahan hadirnya TKA di Tanah Air, sehingga pihaknya mendorong dibentuk Satgas Pengawasan TKA dan di Komisi IX akan membentuk Tim Pengawas TKA.

“Artinya persoalan TKA ini perlu diperkuat pengawasannya di lapangan,” tegas Ichsan mengingatkan.

Sebelumnya, dua orang Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Ketua Fraksi Jazuli telah menandatangani daftar Pansus Angket TKA. Reaksi tersebut setelah Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Presiden berhara Perpres ini bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Dalam perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan:

a. Pemegang saham yang menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA.
b. Pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing.
c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut perpres ini, pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja setelah TKA bekerja.

Namun, dalam perpres ini juga ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki visa tinggal terbatas (vitas) untuk bekerja yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan izin tinggal sementara (itas).

Sumber: Netralnews.com

Berita sebelumyaINASGOC Antisipasi Serangan Siber di Asian Games 2018
Berita berikutnyaIni Alasan Novel Baswedan Belum Aktif Bekerja