Premium Wajib Diditribusikan di Jawa dan Bali

0
122
Petugas SPBU sedang mengisikan Premium ke dalam tangki kendaraan milik konsumen. (Dok. JawaPos.Com)

Awal April 2018, Wakil Menteri Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengumumkan rencannya merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.

Bersama dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang menghitung rencana distribusi premium. Terutama di wilayah Jawa, Madura Bali (Jamali).

“Kami akan hitung dengan Pertamina, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM,” jelasnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/5).

Kata Sri Mulyani, Menteri Jonan sudah mengirimkan surat kepada Komisi VII DPR RI. Sehingga diharapkan komunikasi politik dengan legislatif bisa tetap terjaga.

Sri Mulyani akan memberi kepastian kepada  DPR soal mekanisme penggunaan uang APBN maupun non APBN yang akan digunakan dalam pendistribusian premium di kawasan Jamali.

“Karena penggunaan uang APBN di luar APBN atau yang sudah diatur APBN tapi mungkin mekanismenya yang disampaikan kepada dewan perlu disampaikan juga,” terangnya.

Sebelumnya, Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga pasokan premium. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Melalui revisi Perpres 191/2014 tersebut, ketersediaan premium tidak hanya diwajibkan di luar Jawa, Madura dan Bali. Melainkan di seluruh Indonesia termasuk Jamali.

“Jadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) itu termasuk Jamali, seluruh NKRI. Ini persturan atau Perpres yang akan secepatnya ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Arcandra beberapa waktu lalu.

Sumber: Jawapos.com

Berita sebelumyaMeski Tidur di Kasur Mewah, Inul Sekeluarga Punya Gaya Tidur Orang Kampung
Berita berikutnyaJelang Ramadan, Bahan Kebutuhan Pokok Dipastikan Aman