Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kenaikan Tarif Cukai Tembakau

0
242

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Sudarto meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kenaikan cukai, karena menurutnya kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif cukai tembakau masih kurang matang.

Pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan tarif cukai tembakau karena akan menghambat kinerja industri rokok yang ujungnya bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia menuturkan, dari data Kementerian Perindustrian, pada 2005 terdapat sekitar 7.000-an produsen rokok. Namun saat ini, tinggal 724 pabrik. Itupun tidak jelas apakah masih berproduksi atau hanya fiktif.

Sodarto menyebutkan, dampak kenaikan cukai rokok juga akan memangkas tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebanyak 32.727 anggota FSP RTMM kehilangan pekerjaan dari 2012 hingga 2016. Sedangkan di luar anggota FSP RTMM, PHK bisa mencapai 70.000 orang.

“Pekerja jadi korban. Jumlahnya pekerja rokok merosot tajam. Rata-rata pekerjanya berpendidikan rendah, sehingga kalaupun ada lapangan pekerjaan, mereka tidak akan bisa tersalurkan,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (6/6/2017).

Di Lain tempat, Donny Priambodo selaku Anggota Komisi XI mengatakan, Selama ini tembakau jadi penyumbang terbesar cukai negara sekitar 95 persen. Namun dalam 4 tahun terakhir, industri rokok mengalamai stagnan bahkan menurun  hingga2 persen tahun lalu.

“Tentunya ini mempengaruhi penerimaan negara, dan mengancam kelangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Donny.

Donny tidak ingin ada pemangkasan orang karena naiknya tarif cukai tembakau. Maka dari itu kenaikan cukai harus di pertimbangkan dengan bijak dan memperhatikan keadaan industri. Sehingga pendapatan negara tetap terjaga dan industri tidak gulung tikar.

Berita sebelumyaIni Rekayasa di Jalan Matraman-Salemba Besok Akibat Adanya Pembangunan Underpass
Berita berikutnyaMercedes-Benz Menyumbangkan Truck Pembersih Jalan Untuk India