Menaker: THR Paling Lambat H-7

1
373

THR kerap jadi permasalahan ketika menjelang Lebaran, tahun lalu tidak sedikit para pekerja atau buruh yang mengeluhkan lambatnya perusahaan dalam pembagian THR menjelang hari raya Idul Fitri.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan, pengusaha harus membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Pembayaran THR ini mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pokoknya intinya H-7 (Lebaran),” kata dia usai peresmian Social Security (SS) Tower di Kuningan Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Hanif menuturkan, dalam peraturan tersebut sudah diatur besaran pembayaran THR. Pekerja atau buruh dengan waktu kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah.

Sementara itu, untuk pekerja atau buruh yang mempunyai waktu kerja sebulan secara terus-menerus tapi kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proporsional sesuai waktu kerja. Adapun perhitungannya, waktu kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikali satu bulan upah.

“Jadi kalau ini proporsional kalau misalnya di atas 12 bulan sekali setahun gaji. Kalau misalnya kurang dari satu tahun akan proporsional sesuai masa kerjanya,” jelas dia.

Hanif menegaskan, THR merupakan hak bagi pekerja. Sebab itu, pengusaha mesti membayarkan THR.

“Karena ini hak dari pekerja maka harus diberikan, kalau hak nggak usah diminta,” tandas dia.

Dalam peraturan Kementrian Ketenaga kerjaan,Jika ada perusahaan yang melanggar peraturan dalam pemberian THR akan dikenakan sangsi. seperti yang di sebutkan pasal 10.

Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Akan tetapi, sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja.

Sedangkan berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif. Sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita sebelumyaTukar Uang Saat Lebaran, Berdosa?
Berita berikutnyaUciha Madara Dan Senju Hashirama Lahir Di indonesia

Comments are closed.