KPK Berharap Presiden Tak Diam Soal Hak Angket

0
238

Struktur Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK telah resmi dibentuk oleh beberapa politisi DPR pada Rabu (7/6/2017).

Pansus Angket ini muncul lantaran menguapnya kasus korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah politisi di DPR.

Kisruh hak angket tersebut, dinilai beberapa pihak sebagai upaya pelemahan KPK dan akan mengakibatkan KPK tak bekerja maksimal.

Atas hal ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas hak angket tersebut. Karena hingga saat ini, presiden Jokowi selaku eksekutif belum memberikan sikap dan pendapat apapun terkait hak angket KPK yang bergulir di DPR.

“KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamatilah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap,” kata Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Saat ini DPR selaku legislatif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket.

“Kalau KPK kan posisinya di yudisial. Nah sekarang legislatif sudah bersuara, tinggal menunggu yang di eksekutif (Presiden). Paling tidak kita mengharapkan suara eksekutif sama dengan suaranya KPK,” ujar Agus.

Saat ini tujuh fraksi telah mengirim anggotanya ke pansus angket. Ketujuh fraksi itu yakni Fraksi PDI-P, Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, Gerindra, dan PAN.

Adapun PKB masih membuka peluang untuk mengirim sedangkan PKS dan Demokrat menolak untuk mengirim. Rencananya, pansus Angket KPK mulai bekerja Selasa (13/6/2017) besok. (dini)

Berita sebelumyaRencana Kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia Ditunda
Berita berikutnyaSandhy Sondoro Akan Unjuk Gigi Di Rusia