Fraksi DPR Terbelah Dua Soal Definisi Terorisme

0
120
Ilustrasi rapat paripurna DPR. (NNC/Dominikus Lewuk)

Sepuluh fraksi di DPR terbelah dua dalam menyikapi definisi terorisme yang diusulkan pemerintah dalam rapat Panja R UU Terorisme.

Ada dua definisi yang diajukan pemerintah pada rapat maraton yang membahas definisi terorisme untuk melengkapi penyusunan revisi atas UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berikut adalah dua alternatif definisi yang diajukan pemerintah dalam rapat Pansus, Rabu (23/5/2018), di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta. Bunyi dua definisi tersebut adalah:

Alternatif 1:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Alternatif 2 :

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik, atau gangguan keamanan negara.

Adalpun, dua alternatif ini membelah sepuluh fraksi yang ada di DPR dalam rapat Pansus R UU Terorisme.

Dua Fraksi yaitu F-PKB dan F-PDI Perjuangan memilih alternatif 1. Sedangkan delapan fraksi yaitu Fraksi Paryai Holkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi -PAN, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura memilih alternatif 2.

Ke delapan fraksi yang memilih alternatif 2 ini memberi sedikit catatan agar kata “Negara” di belakangnya dihapus.

Kepada wartawan, Anggota Pansus dari F-PKB Mohammad Toha mengatakan, sangat wajar bila ada perdebatan dalam menyusun undang-undang, apalagi ini menyangkut defenisi.

“Kita akan cenderung ke alternatif satu,” kata Toha.

Sementara Anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska juga senada dengan Toha yang lebih memilih rumusan alternatif satu.

Anggota F-Nasdem Akbar Faizal yang juga mengikuti jalannya rapat, memilih alternatif dua, lantaran ingin mendapat rumusan tentang keamanan yang bersifat umum. Sedangkan dengan Fraksi PAN Hanafi Rais menerima alternatif dua, karena makna keamanan tanpa kata “negara” bisa dimaknai luas.

Diketahui dakam rapat tersebut, pihak pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih belum mengambil sikap. Hadir pula pakar hukum pidana Muladi dan Harkristuti Harkrisnowo.

Terkait masalah defenisi ini, akan dilanjutkan hari ini, Kamis (24/5/2018).

Sumber: Netralnews.com

Berita sebelumyaKomunitas Tionghoa: Kamsia Pak Jokowi, Cukup Sampai 2019
Berita berikutnyaDilaporkan ke Bareskrim, PSI Balik Laporkan Bawaslu ke Ombudsman