Jika Terbukti Melanggar UU Pemilu, Ini Hukuman untuk Ketua Umum PSI

0
83
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. (Geotimes)

Beredarnya dugaan pelanggaran Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalieterancama hukuman pidana paling lama satu tahun dan denda 12 juta. Demikian disampaikan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Partai Solidaritas Indonesia diduga melakukan pelanggaran Pemilu berupa kampanye dengan memasang iklan dan mencantumkan logo serta nomor urut parpol di salah satu media massa. Jika itu benar, maka melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Lalu, bagaimana tanggapan PSI terkait dugaan pelanggaran tersebut?

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyatakan, pihaknya akan mentaati asas hukum yang ada.

“Ya, sebagai partai anak muda, kami taat asas,” kata Raja Juli di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Selain itu, Raja juga mempersilakan pihak berwenang menempuh jalur hukum yang disediakan terkait persoalan menimpah parpol anak muda tersebut.

Raja Juli mengaku, pihaknya tidak bermaksud menyelenggarakan kampanye, seperti yang mungkin didefinisikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Meski ada miskomunikasi, kami tetap datang ke Bawaslu. Ini juga menunjukkan bahwa kami mempunyai niat baik untuk menjelaskan duduk perkara semuanya,” ujarnya.

Sumber: Netralnews.com

Berita sebelumyaBegini Alasan Polisi Hentikan Kasus Rizieq Shihab
Berita berikutnyaDPR Ingin Wujudkan Parlemen Modern, Seperti Apakah?