Lepaskan Status Tersangka Setya Novanto, Hakim Cepi Dilaporkan ke MA

0
238

Hakim Cepi yang menyatakan status tersangka Setya Novanto tidak sah pada sidang praperadilan diadukan ke Badan Pengawas Mahkamah AGung (Bawas MA) oleh Koalisi Masyarakat Antikorupsi. Koalisi ini melinai Cepi harus diperiksa terkait putusannya di praperadilan yang mencabut status tersangka Setya Novanto.

“Kami merekomendasikan kepada Ketua MA dan Kepala Bawas MA untuk segera memanggil dan memeriksa hakim Cepi dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran kode etik hakim,” kata penggiat staff Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana di lobi Gedung Badan Pengawasan MA, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat.

Dalam koalisi ini ICW juga bergabung bersama Madrasah Anti Korupsi (MAK) Muhammadiyah dan Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH). Koalisi ini ini menjadikan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 sebagai acuan dalam melaporkan hakim Cepi. Keputusan tersebut berisi tentang aturan Kode Etik dan Perilaku Pedoman Hakim.

Mereka juga telah memberikan berkas laporan dugaan pelanggaran yangg dilakukan hakim Cepi disertai berkas lampiran. Kurnia juga telah diberikan tanda terima surat dari Bawas MA pada pukul 11.56 WIB.

“Kami akan memproses laporan ini terlebih dahulu. Kurang lebih memakan waktu seminggu atau dua minggu,” ujar petugas meja pengaduan, Aris yang saat itu sedang berjaga dan menerima berkas laporan serta lampiran dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang diwakili Kurnia dari ICW.

Sebagaimana diketahui, pada sidang praperadilan Jumat (29/9/2017) kemarin, Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan beberapa permohonan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Menurut penilaian Cepi, penetapan tersangka harus dilakukan pada tahap akhir penyidikan suatu perkara. Itu dikarenakan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. Maka dari itu Cepi menilai penetapan tersangka kepada Setya Novanto tidak sah.

Cepi juga mencabut Sprindik tertanggal 17 Juli 2017 dan SPDP tanggal 18 Juli untuk Ketua DPR ini. Novanto pun lolos dari status tersangka yang telah ditetapkan KPK pada kasus korupsi e-KTP

Berita sebelumyaGoogle: Ponsel Jangan Cuma Andalkan Spesifikasi
Berita berikutnyaAngga Wijaya Dibelikan Jam Tangan Rp 400 Juta, Dewi Persik Hanya Minta Kesetiaan