BPJS Defisit, Pemerintah Suntik Rp 4,9 triliun dari Pajak Rokok

0
17
BPJS Kesehatan Difisit Anggaran (Foto Tempo.co)

Tak sebandingnya jumlah setoran yang diterima dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan pada sejumlah rumah sakit menjadikan BPJS defisit anggaran. Meski telah mengurangi sejumlah layanan kesehatan, namun tak dipungkiri jika BPJS Kesehatan kekeringan likuiditas.

Berdasarkan hasil audit BPKP, defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun. Angka defisit ini terdiri dari defisit yang belum teratasi di tahun 2017 dan proyeksi defisit selama tahun 2018.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap menggelontorkan anggaran Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Saat ini, sedang dilakukan proses pemberkasan untuk mencairkan anggaran tersebut.

“Kalau itu kita sepakat bahwa agar objektif ya. Jangan menduga-duga apakah mismanagement, atau ada apa. Jadi BPKP itu sekarang sedang melakukan review,” ujar Fachmi Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris

Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, kekurangan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp16,5 triliun yang terdiri dari defisit 2018 sekitar Rp12,1 triliun dan defisit 2017 sekitar Rp4,9 triliun.

Guna menambal defisit tersebut, pemerintah pusat bisa menggunakan pajak rokok yang merupakan hak pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk program JKN, termasuk membantu menutup defisit keuangan eks PT Asuransi Kesehatan (Askes) itu.

Berita sebelumyaMalam Ini, Nomor Urut Capres Ditentukan
Berita berikutnyaPilpres Di Depan Mata, Yuks Intip Jadwalnya