Pembubaran Ormas Harus Sesuai Aturan

    0
    186

    Wacana pembubaran HTI mencuat. Pasalnya, organisasi ini memiliki faham radikal yang anti Pancasila. Meski demikian, pembubaran HTI ataupun organisasi lainnya haruslah sesuai aturan perundangan yang berlaku, yakni UU Ormas. Komnas HAM, Imdadun Rahmat pun mengamini aturan tersebut. “Pembubaran HTI harus sesuai ketentuan perundang-undangan di Tanah Air, meskipun pemerintah telah memiliki bukti kuat pelanggaran yang dilakukan ormas tersebut. Ini sesuai prosedur atau aturan di Indonesia,” katanya.

    Menurut UU Ormas No. 17 tahun 2013, Ormas bisa dibubarkan apabila sudah mendapat peringatan sebanyak tiga kali. Setelah peringatan ketiga, barulah pemerintah berhak mencabut bantuan dana untuk ormas tersebut. Begitu dana dibekukan, pemerintah kemudian dapat mengajukan pemberhentian sementara organisasi tersebut. “Berdasarkan UU Ormas, pemerintah tidak bisa serta merta membubarkan ormas Karena pembubaran ormas harus mendengarkan fatwa Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu. Ini sesuai pasal 65 ayat 1 UU Ormas,” lanjut Imdadun.

    Pemberhentian sementara ini bisa dilanjutkan menjadi permanen apabila karakter ormas tidak berubah. Pemberhentian ini pun, menurut Imdadun, harus melalui keputusan persidangan yang inkracht. Artinya, pemerintah tidak bisa membubarkan HTI secara langsung setelah pengumuman pemberhentian sementara. Hal ini seperti dikutip dalam pasal 68 UU Ormas, dimana sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan bila ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Sebaliknya, Imdadun menjelaskan, apabila penetapan pemerintah dalam membubarkan HTI dinilai melanggar HAM, maka sebaiknya HTI mem-PTUN-kan keputusan pemerintah tersebut. Menurut Imdadun dalam hal pembubaran ormas ini, Komnas HAM tetap sebagai komisi independent yang memberi keadilan dan non-diskriminatif pada semua pihak. Karena pada prinsipnya, pembubaran ormas tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

    Hal senada juga diungkapkan Yunita, Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta yang menilai pembubaran HTI telah melanggar hak warga Negara untuk berkumpul dan berserikat, seperti yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

    Menurutnya, ormas yang terbukti melakukan pelanggaran hanya diberi sanksi administratif berupa penghentian dana hibah, penghentian sementara, sampai pencabutan badan hukumnya. Dan semua itu harus diawali oleh surat peringatan dan proses peradilan.

    Tak hanya itu, Yunita juga mempertanyakan tindakan pemerintah yang ingin membubarkan ormas tersebut. Jika memang HTI terbukti salah, mengusung ideologi yang bertentangan dan menimbulkan keresahan, menurutnya, pemerintah harus punya mekanisme hukum yang jelas karena di UU Ormas tidak mengatur hal itu.

    Berita sebelumyaAhok Dinyatakan Bersalah Dengan Hukuman Penjara Selama 2 Tahun
    Berita berikutnyaMengenal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)